Indonesia Emas 2045 adalah visi besar yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh daerah, termasuk Maluku. Namun, partisipasi ini terhambat oleh konflik SARA yang terus-menerus terjadi di kalangan generasi muda, tanpa adanya mitigasi konflik yang serius. Kondisi ini menjadi tantangan besar, mengingat bonus demografi yang seharusnya menjadi modal utama justru terancam sia-sia jika energi generasi muda habis untuk konflik.
Analisis Situasi dan Dampak Sosial
1. Konflik SARA sebagai Penghambat: Konflik SARA bukan hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi menjadi enggan masuk, sektor pariwisata terganggu, dan kualitas hidup masyarakat menurun.
2. Kurangnya Mitigasi Konflik: Upaya mitigasi konflik yang ada belum efektif. Pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menangani akar masalah konflik, seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang keberagaman.
3. Tantangan Bonus Demografi: Bonus demografi seharusnya menjadi keuntungan, tetapi jika generasi muda terus terlibat dalam konflik, maka bonus ini akan menjadi beban. Generasi muda yang seharusnya produktif justru menjadi tidak produktif karena konflik.
4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Jika generasi muda Maluku tidak mampu bersaing, maka Maluku akan tertinggal.
Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah
1. Fokus pada Peningkatan SDM Unggul: Pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan karakter generasi muda. Program-program pendidikan harus dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan inovatif.
2. Penyediaan Lapangan Kerja: Pemerintah daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor masuk ke Maluku. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.
3. Mitigasi Konflik yang Komprehensif: Pemerintah daerah harus melibatkan semua pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan media, dalam upaya mitigasi konflik. Program-program mitigasi konflik harus dirancang untuk mengatasi akar masalah konflik dan membangun toleransi antar umat beragama.
4. Penguatan Identitas Maluku: Pemerintah daerah harus mempromosikan nilai-nilai budaya Maluku yang luhur, seperti gotong royong, toleransi, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat menjadi perekat sosial dan mencegah terjadinya konflik.
Dengan demikian maka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu mengatasi konflik SARA dan membangun SDM unggul. Pemerintah daerah harus lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, mitigasi konflik yang komprehensif, dan penguatan identitas Maluku. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, Maluku dapat menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan damai.
Catatan Redaksi